Wins Consultant

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023

2023-12-29

TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023

2023-12-27

TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-02/PJ.343/2004

2004-01-06

TENTANG PENEGASAN ATAS KETENTUAN PERPAJAKAN TERHADAP TECHNICAL SERVICE

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-04/PJ.332/2004 TANGGAL 06 JANUARI 2004

2004-01-06

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA ATAS DIKABULKANNYA PERMOHONAN BANDING TERHADAP SURAT KETETAPAN PAJAKLEBIH BAYAR (SKPLB) TAHUN PAJAK 1999

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-05/PJ.34/2004

2004-01-07

TENTANG TANGGAPAN ATAS KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM PERJANJIAN HUBUNGAN UDARA INDONESIA-JERMAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-08/PJ.341/2004

2004-01-08

TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH BERDASARKAN P3B INDONESIA DENGAN BELANDA, PHILIPINA, SINGAPURA DAN INGGRIS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-07/PJ.31/2004

2004-01-08

TENTANG PENEGASAN ATAS SURAT JAWABAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-296/PJ.32/2003 TANGGAL 30 APRIL 2003 KEPADA KEPALA KARIKPA JAKARTA KHUSUS DUA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KMK.01/2004

2004-01-08

TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-12/PJ.313/2004

2004-01-12

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-03/PJ/2004

2004-01-14

TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PROGRAM PENJUALAN ASET KREDIT (PPAK) - BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)

NOMOR S-12/PJ.313/2004

2004-01-12

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2004

2004-01-26

TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KM.1/2004

2004-01-20

TENTANG PENGATURAN KEMBALI PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/KMK.01/2004

2004-01-20

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/KMK.01/2004

2004-02-11

TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) DIREKTORAT JENDERAL DAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI DAFTAR ISIAN PROYEK (DIP) DAN DAFTAR ISIAN KEGIATAN (DIK) DEPARTEMEN KEUANGAN YANG DIBUAT DI DAERAH

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004

2003-02-12

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-03/PJ/2004

2004-01-14

TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENGENAAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PROGRAM PENJUALAN ASET KREDIT (PPAK) - BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-36/PJ./2004

2004-02-12

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ./2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-38/PJ/2004

2004-02-12

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-24/PJ.53/2004

2004-01-20

TENTANG PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-38/PJ.322/2004

2004-01-27

TENTANG BEBERAPA PERTANYAAN MENGENAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-132/PJ./2004 TANGGAL 27 AGUSTUS 2004

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-40/PJ.43/2004

2004-02-11

TENTANG PPH PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH Sehubungan

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-55/PJ.322/2004

2024-01-19

TENTANG PERMOHONAN KONFIRMASI MENGENAI PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP DARI PABRIK KEPADA PERUSAHAAN LOGISTIK (PIHAK KETIGA) UNTUK DISIMPAN SEMENTARA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-58/PJ.311/2004

2004-01-23

TENTANG KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-69/PJ.32/2004

2004-01-30

TENTANG PEMBETULAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-70/PJ.321/2004

2004-01-30

TENTANG PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-74/PJ.312/2004

2004-02-04

TENTANGPENENTUAN "DEEMED ROYALTY" PENGGUNAAN HAK MERK DAGANG DAN PATEN PERUSAHAAN INDUSTRI FARMASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-75/PJ.322/2004

2004-02-04

TENTANG PENERAPAN UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Sehubungan

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-97/PJ.312/2004

2004-02-05

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM DAN PENGHAPUSAN SEBAGIAN HUTANG BUNGA CONVERTIBLE BOND

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-98/PJ.312/2004

2004-02-05

TENTANG PENEGASAN TENTANG BENTUK USAHA TETAP

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-99/PJ.32/2004

2004-02-06

TENTANG MOHON PENEGASAN ATAS OBJEK PAJAK DI BIDANG USAHA HOTEL DAN RESTORAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-113/PJ.313/2004

2004-02-06

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KONTRAKTOR (REPUBLIK FEDERAL JERMAN) DALAM RANGKA PENYUSUNAN KONTRAK REHABILITASI KAPAL-KAPAL PATROLI CEPAT TIPE FPB-28 DAN PENINGKATAN FASILITAS PANGKALAN BEA DAN CUKAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-153/PJ.332/2004

2004-02-10

TENTANG NPWP ATAS KARYAWAN, PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-154/PJ.31/2004

2004-02-12

TENTANG PEMBEBASAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-155/PJ.332/2004

2004-02-12

TENTANG KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PASAL 17 B UNDANG-UNDANG KUP

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.1/2004

2004-01-28

TENTANG WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.3/2004

2004-01-16

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.3/2004

2004-01-26

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ./2004

2004-02-12

TENTANG PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT.POS INDONESIA (PERSERO)

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ./2004

2004-02-12

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-06/PJ/2004

2004-02-12

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004

2004-02-27

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004

2004-04-13

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/KMK.04/2004

2004-04-23

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/KMK.05/1996 TENTANG PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 230/KMK.04/2004

2004-05-04

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004

2004-04-14

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004

2004-04-29

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-186/PJ.53/2004

2004-04-02

TENTANG PPN ATAS PENJUALAN AKTIVA YANG DITARIK KEMBALI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-196/PJ.51/2004

2004-04-06

TENTANG RESTITUSI PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-197/PJ.51/2004

2004-04-06

TENTANG PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA DAN ATAU GAMBAR DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA DVD

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-198/PJ.51/2004

2004-04-06

TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-199/PJ.53/2004

2004-04-06

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN TERHADAP PEMBEBANAN BIAYA GAJI DARI ANGGOTA JOINT OPERATION KEPADA JOINT OPERATION

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-203/PJ.52/2004

2004-04-08

TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-204/PJ.52/2004

2004-04-08

TENTANG PEMBAYARAN PPN OLEH PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT ATAS PEMBELIAN BAHAN BAKU DARI DPIL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-286/PJ.53/2004

2004-05-05

TENTANG PPN ATAS JASA DOKTER DAN PARAMEDIK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-294/PJ.313/2004

2004-04-02

TENTANG SKB PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 IMPOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-296/PJ.312/2004

2004-04-02

TENTANG PENEGASAN BAPERTARUM-PNS TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-299/PJ.313/2004

2004-04-07

TENTANG PERLAKUAN PPH PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN JASA TEKNIK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-300/PJ.331/2004

2004-04-08

TENTANG PENGENAAN BPHTB DAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-304/PJ.313/2004

2004-04-14

TENTANG PENEGASAN MENGENAI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-309/PJ.31/2004

2004-04-19

TENTANG KERINGANAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-311/PJ.35/2004

2004-04-23

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DARI MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PP 144/2000 YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-312/PJ.31/2004

2004-04-27

TENTANG DASAR PENGENAAN/PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-313/PJ.313/2004

2004-04-27

TENTANG PERMINTAAN PENJELASAN MENGENAI PPH DAN PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-316/PJ.31/2004

2004-04-28

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-322/PJ.312/2004

2004-04-30

TENTANG PENGERTIAN TEMPAT KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEP. DIRJEN NO. KEP-213/PJ./2003 TANGGAL 15 MARET 2001

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.51/2004

2004-04-29

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.75/2004

2004-04-06

TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-11/PJ./2004

2004-04-06

TENTANG PENEGASAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-11/PJ.1/2004

2004-04-06

TENTANG BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2004

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-13/PJ./2004

2004-04-14

TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-14/PJ./2004

2004-04-14

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.01/2004

2004-03-11

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/KMK.03/2004

2004-03-12

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.04/2004

2004-03-12

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.05/2000 TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/KMK.06/2004

2004-03-12

TENTANG TATACARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/KMK.06/2004

2004-03-12

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KMK.017/2000 TENTANG PENDANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.017/2000

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2004

2004-03-12

TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/KMK.04/2004

2004-03-19

TENTANG PERPANJANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004

2004-03-24

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.03/2004

2004-04-02

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2004

2004-03-29

TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-172/PJ.51/2004

2004-03-19

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BUNGA DALAM TRANSAKSI SEWA BELI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-181/PJ.53/2004

2004-03-30

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN UMUM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-183/PJ.51/2004

2004-03-31

TENTANG PEMUNGUT PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-187/PJ.53/2004

2004-04-02

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI HOTEL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-188/PJ.53/2004

2004-04-02

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA PELATIHAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-256/PJ.32/2004

2004-03-11

TENTANG PENJELASAN PEMBAYARAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-257/PJ.313/2004

2004-03-12

TENTANG PERLAKUAN PPH ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-258/PJ.31/2004

2004-03-15

TENTANG NAMA DAN KONSULTAN PAJAK UNTUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN PAJAK 2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-261/PJ.322/2004

2004-03-17

TENTANG PERMOHONAN BEBAS PPN PRODUK FLORIKULTURA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-262/PJ.321/2004

2004-03-18

TENTANG BATASAN TENTANG JASA PEMAKAMAN YANG DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-263/PJ.332/2004

2004-03-18

TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-265/PJ.313/2004

2004-03-23

TENTANG PPH PASAL 23 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-272/PJ.322/2004

2004-03-29

TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-273/PJ.332/2004

2004-03-29

TENTANG PENJELASAN PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMBETULAN DAN PENINJAUAN KEMBALI SEHUBUNGAN DENGAN DIKELUARKANNYA KEP-381/PJ/2003 TANGGAL 3 DESEMBER 2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-274/PJ.31/2004

2004-03-29

TENTANG STATUS PERPAJAKAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-277/PJ.313/2004

2004-03-31

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.75/2004

2004-03-11

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-04/PJ.3/2004

2004-03-25

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ.33/2004

2004-03-29

TENTANG PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-17/PJ.6/2004

2004-03-29

TENTANG PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA PERPAJAKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.01/2004

2004-05-24

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-88/PJ./2004

2004-05-14

TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-125/PJ.9/2004

2004-05-18

TENTANG PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-136/PJ.42/2004

2004-05-11

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS JASA KONSTRUKSI YANG DIKENAKAN PPH FINAL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-139/PJ.42/2004

2004-05-14

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN ATAS PENJUALAN INVESTASI SAHAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-141/PJ.42/2004

2004-05-14

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS KONVERSI UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO EQUITY SWAP)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-290/PJ.52/2004

2004-05-05

TENTANG PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN KMK NOMOR : 563/KMK.03/2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-295/PJ.51/2004

2004-05-06

TENTANG PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR SENJATA API DAN AMUNISI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-299/PJ.51/2004

2004-05-06

TENTANG PPNBM ATAS PRODUK CALAMANSI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-300/PJ.53/2004

2004-05-10

TENTANG PPN ATAS JASA EVAKUASI MEDIS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-302/PJ.52/2004

2004-05-10

TENTANG FAKTUR PAJAK STANDAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-305/PJ.52/2004

2004-05-11

TENTANG APOTIK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-309/PJ.51/2004

2004-05-14

TENTANG PPN IMPOR BIBIT SAPI BAKALAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-312/PJ.51/2004

2004-05-17

TENTANG PPN HASIL PERTANIAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-315/PJ.52/2004

2004-05-18

TENTANG PPN SUSU SEGAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-334/PJ.332/2004

2004-05-11

TENTANG BATAS WAKTU SURAT KEBERATAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-336/PJ.312/2004

2004-05-12

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS KERUGIAN PADA INVESTASI SAHAM DI PERUSAHAAN DALAM NEGERI (PERSEROAN TERBATAS)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-338/PJ.31/2004

2004-05-24

TENTANG PENEGASAN MENGENAI BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-356/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA KE LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-357/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG PEMERIKSAAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-358/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-359/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-360/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG PEMUNGUTAN PPN TERHADAP PENDAPATAN NON AIR PDAM ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-361/PJ.53/2004

2004-05-19

TENTANG FAKTUR PAJAK STANDAR JASA TELEKOMUNIKASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-366/PJ.53/2004

2004-05-24

TENTANG PENJELASAN PPN DI KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-367/PJ.53/2004

2004-05-24

TENTANG PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-368/PJ.53/2004

2004-05-24

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS AIRPORT TAX DALAM TAGIHAN PENJUALAN TIKET INTERNASIONAL OLEH PKP BIRO PERJALANAN/BIRO PARIWISATA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.75/2004

2004-05-15

TENTANG PENEGASAN ATAS KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-16/PJ./2004

2004-05-10

TENTANG SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2004

2004-08-10

TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA MEKSIKO SERIKAT UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KM.1/2004

2004-08-09

TENTANG PENGATURAN PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURAT KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 298/KM.1/2004

2004-08-09

TENTANG PENGATURAN CAP DINAS KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 355/KMK.01/2004

2004-07-21

TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004

2004-07-21

TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 373/KMK.04/2004

2004-08-03

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 375/KMK.01/2004

2004-08-03

TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT. PINDAD (PERSERO)

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004

2004-07-20

TENTANG RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-81/PJ./2004 TANGGAL : 29 APRIL 2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-117/PJ./2004

2004-07-20

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-199/PJ.43/2004

2004-07-23

TENTANG PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PENYELENGGARA PEMILU

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-601/PJ.53/2004

2004-07-21

TENTANG PENEGASAN PEMUNGUTAN PPN ATAS JASA KONSULTAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-606/PJ.52/2004

2004-07-22

TENTANG PENJELASAN DI KAWASAN GUDANG BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-606/PJ.52/2004

2004-07-22

TENTANG PENJELASAN DI KAWASAN GUDANG BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-607/PJ.51/2004

2004-07-22

TENTANG PPNBM ATAS MINUMAN PENGOBATAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-609/PJ.51/2004

2004-07-22

TENTANG PPNBM ATAS PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-610/PJ.53/2004

2004-07-22

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN AGEN PERJALANAN WISATA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-612/PJ.51/2004

2004-07-22

TENTANG PERMOHONAN RESTITUSI PPN A.N. PT. ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-637/PJ.53/2004

2004-07-30

TENTANG PENJELASAN PEMISAHAN OBYEK RESTORAN DAN CATERING

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-661/PJ.341/2004

2004-07-26

TENTANG PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS TRANSAKSI LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-662/PJ.341/2004

2004-07-26

TENTANG PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK ATAS THE FEASIBILITY STUDY AND DETAILED DESIGN OF KARIAN DAM PROJECT IN INDONESIA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-665/PJ.342/2004

2004-07-26

TENTANG TANGGAPAN ATAS DRAFT PERJANJIAN BILATERAL RI-CYPRUS DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-677/PJ.52/2004

2004-08-05

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-682/PJ.53/2004

2004-08-05

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-688/PJ.332/2004

2004-07-27

TENTANG PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PEMBETULAN SKP PPH BADAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-691/PJ.32/2004

2004-07-29

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-701/PJ.332/2004

2004-08-04

TENTANG TANGGAPAN ATAS PENOLAKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN 2000

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-701/PJ.332/2004

2004-08-04

TENTANG TANGGAPAN ATAS PENOLAKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN 2000

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-702/PJ.332/2004

2004-08-04

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA JIKA WAJIB PAJAK MENANG ATAS PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN KE MAHKAMAH AGUNG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-754/PJ.322/2004

2004-08-06

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-783/PJ.332/2004

2004-08-09

TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP WP BUMD DI KPP PARIPURNA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ.51/2004

2004-07-20

TENTANG PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-06/PJ.7/2004

2004-08-06

TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-152/PJ.75/2004

2004-07-09

TENTANG PENGISIAN KODE MAP PADA SSBP UNTUK BIAYA PENAGIHAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-519/PJ.52/2004

2004-07-01

TENTANG PERMOHONAN PEMUSATAN PT. ABC SESUAI DENGAN KEP-394/PJ./2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-521/PJ.53/2004

2004-07-01

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA MAKLON

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-522/PJ.51/2004

2004-07-01

TENTANG RESTITUSI DAN FASILITAS PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-526/PJ.53/2004

2004-07-02

TENTANG PPN ATAS AKTIVA YANG TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-530/PJ.53/2004

2004-07-06

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-535/PJ.51/2004

2004-07-07

TENTANG PENGEMBALIAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPN ATAS BUKU

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-536/PJ.51/2004

2004-07-07

TENTANG PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-537/PJ.51/2004

2004-07-07

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-539/PJ.53/2004

2004-07-07

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PREMIUM CALL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-541/PJ.53/2004

2004-07-07

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PREMIUM CALL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-542/PJ.53/2004

2004-07-07

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PROGRAM (SOFTWARE) PENDIDIKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-552/PJ.31/2004

2004-07-01

TENTANG TARIF PPH PASAL 17 ATAS HONORARIUM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-553/PJ.342/2004

2004-07-02

TENTANG PENUNDAAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-CYPRUS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-557/PJ.53/2004

2004-07-13

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS MERGER PERUSAHAAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-557/PJ.323/2004

2004-07-06

TENTANG PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PENGENAAN PPN ATAS JASA MAKLON PADA PERUSAHAAN DI KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-558/PJ.322/2004

2004-07-07

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN RESTITUSI ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-560/PJ.332/2004

2004-07-07

TENTANG PENEGASAN PASAL 7 KEP-741/PJ/2001 DAN KEP-722/PJ/2001

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-562/PJ.51/2004

2004-07-14

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN CONSIGMENT STOCK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-562/PJ.332/2004

2004-07-07

TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-563/PJ.51/2004

2004-07-14

TENTANG PPNBM ATAS BEDAK DAN HAND BODY CREAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-563/PJ.331/2004

2004-07-07

TENTANG USULAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-566/PJ.332/2004

2004-07-09

TENTANG PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-578/PJ.53/2004

2004-07-14

TENTANG STATUS WAPU PPN PT. ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-621/PJ.313/2004

2004-07-16

TENTANG PENEGASAN ASPEK PERPAJAKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-623/PJ.331/2004

2004-07-16

TENTANG KEBERATAN ATAS KEWAJIBAN MELAMPIRKAN SSP PADA TRANSAKSI YANG TIDAK/BELUM MEMPERSYARATKAN SSP, DALAM HAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-627/PJ.343/2004

2004-07-16

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN TENTANG BERAKHIRNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-629/PJ.332/2004

2004-07-16

TENTANG PERUBAHAN STATUS ABC DAN PERMOHONAN REKOMENDASI PENGURUSAN SKB PAJAK UNTUK KEGIATAN PENELITIAN NIRLABA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-630/PJ.322/2004

2004-07-20

TENTANG STATUS WAJIB PUNGUT PPN (WAPU PPN)

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-04/PJ.52/2004

2004-07-02

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

INSTRUKSI DIRJEN PAJAK NOMOR INS-54/PJ.1/2004

2004-10-25

TENTANG PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2004

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-162/PJ./2004

2004-10-27

TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-165/PJ/2004

2004-11-02

TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA PERSEWAAN PERALATAN TAMBAT AIR DALAM YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2004

2004-11-12

TENTANG PERIZINAN, TATA TERTIB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-326/PJ.75/2004

2004-11-08

TENTANG PENINGKATAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF PEMBLOKIRAN, PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-878/PJ.53/2004

2004-10-22

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS JASA SPA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-879/PJ.51/2004

2004-10-22

TENTANG PPNBM ATAS PRODUK KONSENTRAT/SIRUP SARIBUAH MARKISA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-880/PJ.53/2004

2004-10-22

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PPNBM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-979/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG PEMOTONG PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPH BADAN (1771)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-986/PJ.32/2004

2004-10-22

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPN BM ATAS IMPOR 20 (DUA PULUH) UNIT XXX

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-990/PJ.332/2004

2004-10-25

TENTANG PERMOHONAN UNTUK MENUNJUKKAN NOMOR KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS S-560/PJ.332/2004 TANGGAL 07/7/2004

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-993/PJ.342/2004

2004-10-27

TENTANG PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS IMBALAN JASA KEPADA XYZ

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1027/PJ.332/2004

2004-11-05

TENTANG PERMINTAAN PENEGASAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1028/PJ.331/2004

2004-11-05

TENTANG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK MELALUI DATA EQUALISASI PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1029/PJ.332/2004

2004-11-05

TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN ANGGOTA DPR RI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1030/PJ.332/2004

2004-11-05

TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1034/PJ.322/2004

2004-11-05

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPH ATAS KERJA SAMA OPERASIONAL BIDANG PELAYANAN MEDIS BERUPA FOTO RONTGEN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1036/PJ.313/2004

2004-11-08

TENTANG PENEGASAN PERATURAN PERPAJAKAN BANK UMUM DALAM LIKUIDASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1042/PJ.332/2004

2004-11-09

TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN BUNGA ATAS ANGSURAN PPH FINAL PS. 4 (2) REVALUASI AKTIVA PT. ABC, PT. XYZ DAN PT. CBA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1045/PJ.313/2004

2004-11-10

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS VOLUME DISCOUNT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1046/PJ.323/2004

2004-11-11

TENTANG OBJEK PPH PASAL 26 YANG JUGA DIKENAKAN PPN IMPOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1047/PJ.322/2004

2004-11-11

TENTANG PENJELASAN PENGERTIAN PENGGANTIAN DAN REIMBURSEMENT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1048/PJ.343/2004

2004-11-22

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG BERAKHIRNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1051/PJ.332/2004

2004-11-22

TENTANG TUNGGAKAN PAJAK BADAN PENGELOLA KOMPLEK ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1141/PJ.313/2004

2004-11-08

TENTANG PPH ATAS JASA GIRO

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1645/PJ.441/2004

2004-10-29

TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN KEBERATAN, PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ.52/2004

2004-10-25

TENTANG KONFIRMASI PIB DAN PEB

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-08/PJ.52/2004

2004-11-11

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-26/PJ./2004

2004-10-27

TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-27/PJ/2004

2004-10-29

TENTANG KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 561/KMK.03/2004

2004-11-25

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005

2005-03-14

TENTANG RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005 TANGGAL 27 JANUARI 2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 564/KMK.03/2004

2004-11-29

TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2005

2005-02-21

TENTANG PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/PMK.04/2004

2004-12-20

TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2005

2005-02-22

TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2005

2005-02-28

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 609/PMK.03/2004

2004-12-28

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/KMK.04/2005

2005-03-03

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

INSTRUKSI DIRJEN PAJAK NOMOR INS-181/PJ./2004

2004-12-27

TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.010/2005

2005-03-03

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-173/PJ./2004

2004-11-29

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-176/PJ./2004

2004-12-09

TENTANG PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-178/PJ/2004

2004-12-22

TENTANG CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN 2010

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-983/PJ.52/2004

2004-11-29

TENTANG INSTRUKSI PEREKAMAN SPT MASA PPN SECARA LENGKAP

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1058/PJ.331/2004

2004-11-22

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.54/2003 TANGGAL 07 APRIL 2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1083/PJ.32/2004

2004-12-09

TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.010/2005

2005-03-08

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1085/PJ.35/2004

2004-12-10

TENTANG PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SETORAN PPH PASAL 21 BENDAHARAWAN RUTIN DPRD PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005

2005-03-10

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1090/PJ.313/2004

2004-12-13

TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI PPH PASAL 21 SEBESAR 15% BAGI KESRA GURU PNS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.010/2005

2005-03-10

TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIAL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1094/PJ.32/2004

2004-12-15

TENTANG KONFIRMASI PENGENAAN PPN DAN PPH

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1097/PJ.311/2004

2004-12-16

TENTANG PENGENAAN PAJAK BEASISWA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1100/PJ.332/2004

2004-12-17

TENTANG PERMOHONAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1101/PJ.332/2004

2004-12-17

TENTANG PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WP PBB OLEH BPKP PERWAKILAN SUMATERA UTARA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1104/PJ.32/2004

2004-12-17

TENTANG LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1105/PJ.35/2004

2004-12-17

TENTANG PERMOHONAN DATA SPT PPH BADAN DAN SPT PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.010/2005

2005-03-10

TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1108/PJ.312/2004

2004-12-20

TENTANG KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA TETAP

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1109/PJ.323/2004

2004-12-20

TENTANG KONFIRMASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 563/KMK.03/2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/KMK.01/2005

2005-03-03

TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1146/PJ.312/2004

2004-12-23

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PENGERTIAN PS. 7 (1) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOVEMBER 2002 TENTANG REVALUASI AKTIVA TETAP

PERATURAN BERSAMA DIRJEN NOMOR KEP-51/PJ./2005

2005-02-22

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1149/PJ.312/2004

2004-12-23

TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-62/PJ./2005

2005-03-14

TENTANG ANGSURAN BULANAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1151/PJ.322/2004

2004-12-23

TENTANG PERMINTAAN INFORMASI MENGENAI PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS BEBAS BEA MASUK DAN HIBAH UNTUK PESAWAT TERBANG

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005

2005-03-09

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1152/PJ.322/2004

2004-12-23

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS MASUKNYA BARANG DAN JASA KENA PAJAK KE DALAM KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-131/PJ.313/2005

2005-02-14

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1154/PJ.322/2004

2004-12-24

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-142/PJ.52/2005

2005-02-16

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP KEPADA PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-1160/PJ.332/2004

2004-12-27

TENTANG PERMOHONAN PETUNJUK PERPAJAKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-143/PJ.312/2005

2005-02-21

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN THE NATURE CONSERVANCY (TNC) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL BUKAN SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-08/PJ.3/2004

2004-11-30

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-08/PJ.7/2004

2004-12-06

TENTANG RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-28/PJ./2004

2004-12-09

TENTANG PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-144/PJ.33/2005

2005-02-21

TENTANG RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 05/PMK.03/2005

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-145/PJ.52/2005

2005-02-21

TENTANG PROSEDUR PEMASUKAN BARANG BANTUAN PERMOHONAN BEBAS BEA MASUK DAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-146/PJ.53/2005

2005-02-22

TENTANG PENGGABUNGAN NPPKP DAN WAJIB PAJAK PATUH PT ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-147/PJ.53/2005

2005-02-22

TENTANG PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-148/PJ.52/2005

2005-02-22

TENTANG PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-148/PJ.344/2005

2005-02-23

TENTANG TANGGAPAN ATAS PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DENGAN THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-151/PJ.332/2005

2005-02-25

TENTANG PUTUSAN BANDING PT. XYZ

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-154/PJ.53/2005

2005-03-01

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS PEKERJAAN PROGRAM KOMUNIKASI INTERNASIONAL UNTUK ACEH

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-155/PJ.53/2005

2005-03-01

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KUPON MAKANAN DAN MINUMAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-157/PJ.51/2005

2005-03-01

TENTANG PPN ATAS BATU APUNG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-159/PJ.53/2005

2005-03-02

TENTANG PERPANJANGAN IJIN SEBAGAI PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 382/KMK.03/2004

2004-08-18

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU, KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA, KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA, KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU, KPP BADAN DAN ORANG ASING DUA DAN KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.03/2005

2005-01-31

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-24/PJ.52/2005

2005-01-24

TENTANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DENGAN SURAT PERNYATAAN (SP-3)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-100/PJ.52/2005

2005-01-27

TENTANG PENJELASAN ATAS PENYERAHAN OBAT UNTUK PASIEN RAWAT JALAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.010/2005

2005-01-26

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-40/PJ./2005

2005-02-08

TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-63/PJ.313/2005

2005-02-03

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SEWA METER AIR PDAM MULAI TAHUN 2001

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-44/PJ.312/2005

2005-01-28

TENTANG KONSULTASI Undang-Undang nomor 17 TAHUN 2000

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.010/2005

2005-01-26

TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2005

2005-01-31

TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 09/PMK.010/2005

2005-01-31

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLYHARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA - CHINA FREE TRADE AREA (FTA)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-38/PJ.313/2005

2005-01-24

TENTANG PTKP 2005 DAN PPH DTP

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-39/PJ.322/2005

2005-01-27

TENTANG PENEGASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS USAHA COUNTRY CLUB YANG DIKELOLA OLEH PT ABC

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005

2005-01-28

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.010/2005

2005-01-28

TENTANG PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-62/PJ.32/2005

2005-02-03

TENTANG PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005

2005-01-27

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005

2005-01-27

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/KMK.010/2005

2005-01-27

TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 6.000 (ENAM RIBU) UNIT MESIN JAHIT DAN DINAMO MOTOR OLEH DEPARTEMEN SOSIAL

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005

2005-02-02

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-47/PJ.52/2005

2005-01-19

TENTANG PENEGASAN FASILITAS PPN DIBEBASKAN ATAS IMPOR PAKAN TERNAK/BAHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-69/PJ.341/2005

2005-02-04

TENTANG PROSEDUR PERMOHONAN FASILITAS BEBAS BEA MASUK DAN HIBAH UNTUK PESAWAT TERBANG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-104/PJ.52/2005

2005-01-31

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.33/2005

2005-01-19

TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-106/PJ.5/2005

2005-01-31

TENTANG PEDAGANG ECERAN TOKO EMAS

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-107/PJ.5/2005

2005-01-31

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-122/PJ.51/2005

2005-02-04

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA PERUSAHAAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-123/PJ.52/2005

2005-02-07

TENTANG PERLAKUAN PENGENAAN PPN ATAS IMPOR BAHAN BAKU PAKAN TERNAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-124/PJ.52/2005

2005-02-07

TENTANG PERMOHONAN FASILITAS PPN DAN PPN BM ATAS AHLI STATUS KENDARAAN TAKSI MENJADI KENDARAAN PLAT HITAM

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ./2005

2005-01-19

TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ./2005

2005-02-02

TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR SE-22/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.51/2005

2005-01-31

TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/PMK.04/2005

2005-01-19

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2004

2004-12-31

PERUBAHAN KELIMA ATAS Peraturan Pemerintah nomor 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 184/PJ./2004

2004-12-29

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 184/PJ./2004

2004-12-29

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 473/KMK.01/2004

2004-12-31

TENTANG RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN, I, II, III, IV, DAN V KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK, KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK, DAN KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 519/KMK.01/2003

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 600/PMK.010/2004

2004-12-31

TENTANG RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 610/PMK.04/2004

2004-12-29

TENTANG PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 610/PMK.04/2004

2004-12-29

TENTANG PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 614/PMK.06/2004

2004-12-30

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/KMK.01/2004 TENTANG PENJUALAN OBLIGASI NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR PERDANA INTERNASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 615/PMK.04/2004

2004-12-30

TENTANG TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 616/PMK.03/2004

2004-12-30

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004

2004-12-31

TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 624/PMK.04/2004

2004-12-31

TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 625/PMK.04/2004

2004-12-31

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) YANG DISUMBANGKAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-05/PJ./2005

2005-01-12

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-01/PJ.52/2005

2005-01-03

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PEMBAYARAN PPN IMPOR BERDASARKAN SPKPBM YANG DITERBITKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-03/PJ.313/2005

2005-01-06

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR BKP TERTENTU BERUPA PERALATAN PERTAHANAN KEAMANAN YANG BELUM DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI OLEH BADAN INTELIGEN NEGARA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-05/PJ.332/2005

2005-01-06

TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KERJASAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS (KSO TPK) ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-8/PJ.41/2005

2005-01-13

TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI KARYAWAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-13/PJ.52/2005

2005-01-05

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS POTONGAN HARGA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-25/PJ.52/2005

2005-01-10

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-25/PJ.52/2005

2005-01-10

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-29/PJ.5/2005

2005-01-11

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS RETUR ADMINISTRASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-30/PJ.51/2005

2005-01-11

TENTANG SURAT PENEGASAN ATAS PEMBEBASAN PPN TERHADAP KAPAL IKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-31/PJ.53/2005

2005-01-11

TENTANG PPN TERHADAP PENDAPAT NON-AIR PDAM ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-40/PJ.52/2005

2005-01-17

TENTANG PENEGASAN TENTANG PPN IMPOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-46/PJ.52/2005

2005-01-19

TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PEMBELIAN KARTON BOX DARI DPIL KE KAWASAN BERIKAT

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.52/2005

2005-01-02

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-09/PJ.7/2004

2004-12-29

TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-09/PJ.53/2004

2004-12-30

TENTANG PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-10/PJ.7/2004

2004-12-31

TENTANG KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-10/PJ.51/2004

2004-12-31

TENTANG PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-31/PJ./2004

2004-12-29

TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 184/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 382/KMK.03/2004

2004-08-18

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-121/PJ/2004

2004-08-11

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-733/PJ.53/2004

2004-08-20

TENTANG PPN ATAS JASA MAKLON DI KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-715/PJ.51/2004

2004-08-13

TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETORKAN PPN DAN PPN BM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-717/PJ.52/2004

2004-08-16

TENTANG MOHON PENJELASAN PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI BATAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-718/PJ.51/2004

2004-08-18

TENTANG PPN DAN PPN BM ATAS PENYERAHAN APARTEMEN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-719/PJ.51/2004

2004-08-18

TENTANG SENTRALISASI PPN-PEMBAHARUAN IJIN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-720/PJ.51/2004

2004-08-18

TENTANG PPN BM ATAS PRODUK ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-721/PJ.51/2004

2004-08-18

TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK PPN DALAM TATA NIAGA SEMEN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-722/PJ.51/2004

2004-08-18

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN NON-BBM, RETENSI (FEE), BONUS, UPAH PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN AVTUR OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-231/PJ.41/2004

2004-08-18

TENTANG FORMULIR LP2P TAHUN 2004

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-353/PJ.322/2004

2004-05-31

TENTANG PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR DAN SSP

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-376/PJ.53/2004

2004-05-28

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA ANGKUTAN UMUM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-377/PJ.51/2004

2004-05-28

TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI PENGUSAHA KECIL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-387/PJ.51/2004

2004-06-19

TENTANG PPN BM ATAS PRODUK KECANTIKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-389/PJ.52/2004

2004-06-01

PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-437/PJ.52/2004

2004-06-19

TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN KARTON BOX KE KAWASAN BERIKAT

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004

2004-08-05

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-425/PJ./2001

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-137/PJ/2004

2004-08-27

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-217/PJ.7/2004

2004-05-26

TENTANG PENERIMAAN SPT DAN TINDAK LANJUT EKSTENSIFIKASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-875/PJ.313/2004

2004-08-25

TENTANG PPH PASAL 23

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-877/PJ.343/2004

2004-08-25

TENTANG PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS XYZ

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.43/2004

2004-08-11

TENTANG PENEGASAN BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-04/PJ.7/2004

2004-05-31

TENTANG PENELAAHAN KONSEP LPP DAN SPHP

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-06/PJ.52/2004

2004-08-25

TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-425/PJ./2001

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-06/PJ.52/2004

2004-08-25

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-766/PJ.53/2004

2004-08-27

TENTANG PPN ATAS PENYERAHAN JASA FREIGHT FORWARDING

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-826/PJ.312/2004

2004-08-13

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PT. ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-854/PJ.32/2004

2004-08-20

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS IMPOR PERALATAN MESIN PERTANIAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-855/PJ.332/2004

2004-08-20

TENTANG PENINJAUAN KEMBALI PEMOTONGAN PPH ATAS BUNGA A.N. PT ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-874/PJ.322/2004

2004-08-25

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG ATAS Peraturan Pemerintah nomor 144 TAHUN 2000

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-442/PJ.52/2004

2004-06-08

TENTANG PENEGASAN TENTANG TEMPAT TERUTANG PPN DAN PPN BM UNTUK WP BUMN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-442/PJ.322/2004

2004-06-23

TENTANG PENGUKUHAN PKP BAGI PERKUMPULAN/ASOSIASI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-443/PJ.53/2004

2004-06-08

TENTANG PPN JASA GILING DAN PPN OBAT RAWAT JALAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-444/PJ.53/2004

2004-06-08

TENTANG PENJELASAN MENGENAI BENDA METERAI TAHUN 1974

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-461/PJ.52/2004

2004-06-09

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPH PASAL 22 DAN PPNBM ATAS IMPOR ALAT-ALAT KESEHATAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-466/PJ.52/2004

2004-06-16

TENTANG PENEGASAN PEMAKAIAN TARIF UNTUK PENGHITUNGAN PPN TERUTANG ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-466/PJ.52/2004

2004-06-16

TENTANG PENEGASAN PEMAKAIAN TARIF UNTUK PENGHITUNGAN PPN TERUTANG ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-477/PJ.51/2004

2004-06-21

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS PERALATAN HIBAH PEMERINTAH JEPANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 280/KMK.06/2004

2004-06-07

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KMK.06/2003 TENTANG PENDANAAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/KMK.06/2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 301/KMK.06/2004

2004-06-22

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN ANGGARAN 2004

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 307/KMK.01/2004

2004-06-25

TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 318/KMK.02/2004

2004-06-28

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/KMK.011/1986 TENTANG PENYIMPANAN UANG NEGARA PADA BANK-BANK PEMERINTAH

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-363/PJ.313/2004

2004-06-21

TENTANG PENEGASAN TARIF PPH PASAL 23 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-435/PJ.341/2004

2004-06-23

TENTANG P3B INDONESIA - ARAB SAUDI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-440/PJ.341/2004

2004-06-23

TENTANG TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI MELALUI PENDIRIAN PERUSAHAAN SEMU (CONDUIT COMPANY)

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-05/PJ.7/2004

2004-06-16

TENTANG AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-06/PJ.3/2004

2004-06-24

TENTANG PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ.3/2004

2004-06-25

TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR BESERTA PROTOKOLNYA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-503/PJ.343/2004

2004-06-29

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA TEKNIK LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-514/PJ.52/2004

2004-06-30

TENTANG PENEGASAN TENTANG PEMBEBASAN PPN, BPHTB DAN PBB

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-01/PJ.9/2004

2004-06-10

TENTANG PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN 2002 DAN 2003

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.53/2004

2004-06-10

TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.51/2004

2004-06-30

TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BATU BARA

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-04/PJ.12/2004

2004-06-30

TENTANG PENJELASAN MENGENAI METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-480/PJ.52/2004

2004-06-23

TENTANG PENEGASAN MASIH BERLAKU TIDAKNYA KMK-83/KMK.03/2002

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-490/PJ.322/2004

2004-06-24

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN ATAS TAGIHAN KEMBALI BIAYA ASKES

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-491/PJ.312/2004

2004-06-28

TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN UNTUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-493/PJ.32/2004

2004-06-29

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A.N PT ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-497/PJ.52/2004

2004-06-28

TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PEMAKAIAN SENDIRI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-497/PJ.331/2004

2004-06-29

TENTANG PEMUTIHAN PAJAK

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004

2004-02-27

TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2004

2004-02-27

TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS DAN PEMBUBARAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2004

2004-02-27

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2004

2004-02-27

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/KMK.06/2004

2004-02-20

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KMK.06/2003 TENTANG PENDANAAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.02/2004

2004-02-27

TENTANG PENETAPAN MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-53/PJ/2004

2004-03-01

TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-60/PJ./2004

2004-03-08

TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-216/PJ.342/2004

2004-02-19

TENTANG TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PPH PASAL 26

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-102/PJ.53/2004

2004-02-25

TENTANG PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-103/PJ.53/2004

2004-02-25

TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA YANG DISERAHKAN OLEH SUB KONTRAKTOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-105/PJ.52/2004

2004-02-27

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-106/PJ.52/2004

2004-02-27

TENTANG PERMOHONAN SKB PPN ATAS JASA PENGAWASAN KONSULTAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-107/PJ.52/2004

2004-02-27

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS DANA BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN SIMEULUE

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-108/PJ.52/2004

2004-02-27

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-213/PJ.321/2004

2004-02-19

TENTANG PENUNDAAN PPN DAN KEMUDAHAN PROSES PENGELUARAN BARANG DI PELABUHAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-214/PJ.323/2004

2004-02-19

TENTANG PPN PS 16 D ATAS PEMBELIAN DARI KURATOR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-215/PJ.32/2004

2004-02-19

TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS JASA KATERING

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-217/PJ.312/2004

2004-02-20

TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGAKUAN KERUGIAN INVESTASI DI BANK YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-218/PJ.322/2004

2004-02-25

TENTANG PENGKREDITAN PPN MASUKAN DAN PPH PASAL 22

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-234/PJ.322/2004

2004-03-02

TENTANG PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-238/PJ.322/2004

2004-03-04

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA MAKLON

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-243/PJ.322/2004

2004-03-05

TENTANG PENJELASAN TENTANG DIKENAKANNYA PPN 10%

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-244/PJ.321/2004

2004-03-05

TENTANG PERMOHONAN PENJELASAN TRANSAKSI BARANG KENA PAJAK DI KAWASAN BERIKAT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-246/PJ.341/2004

2004-03-09

TENTANG KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-251/PJ.322/2004

2004-03-09

TENTANG PENYETORAN PPN TERUTANG ATAS TRANSAKSI DALAM VALUTA ASING

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-254/PJ.313/2004

2004-03-10

TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

SSURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-255/PJ.312/2004

2004-03-10

TENTANG PERATURAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2004

2004-03-03

TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-07/PJ/2004

2004-03-05

TENTANG PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR S-109/SJ/2004 HAL HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) TAHUNAN PPH TAHUN 2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 459/KMK.01/2004

2004-09-27

TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 460/KMK.01/2004

2004-09-27

TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, DAN VIETNAM)

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 499/KMK.01/2004

2004-10-19

TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU OBAT ANTI RETROVIRAL

2004-10-05

TENTANG PEMBENAHAN MASTER FILE WAJIB PAJAK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-809/PJ.51/2004

2004-09-15

TENTANG PPN DIBEBASKAN ATAU PPN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-819/PJ.51/2004

2004-09-22

TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PENYERAHAN ETIL ALKOHOL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-820/PJ.51/2004

2004-09-22

TENTANG TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-820/PJ.51/2004

2004-09-22

TENTANG TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-820/PJ.51/2004

2004-09-22

TENTANG TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-827/PJ.52/2004

2004-09-27

TENTANG PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR MAKANAN BURUNG DAN IKAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-829/PJ.53/2004

2004-09-28

TENTANG KONFIRMASI BARANG KENA PAJAK ATAS PRODUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-830/PJ.52/2004

2004-09-28

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR A.N. PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-830/PJ.52/2004

2004-09-28

TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR A.N. PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-906/PJ.312/2004

2004-09-14

TENTANG BILATERAL AGREEMENT ANTARA INDONESIA DENGAN ABC

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-920/PJ.313/2004

2004-09-21

TENTANG PENEGASAN KMK NO. 486/KMK.03/2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-920/PJ.313/2004

2004-09-21

TENTANG PENEGASAN KMK NO. 486/KMK.03/2003

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-921/PJ.312/2004

2004-09-21

TENTANG PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-921/PJ.312/2004

2004-09-21

TENTANG PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-926/PJ.32/2004

2004-09-23

TENTANG PENYELESAIAN PERMASALAHAN PPN ATAS PENYERAHAN PLTU TJB DARI PT ABC KEPADA PLN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-955/PJ.341/2004

2004-10-13

TENTANG KETENTUAN PAJAK TERHADAP HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-955/PJ.341/2004

2004-10-13

TENTANG KETENTUAN PAJAK TERHADAP HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-961/PJ.341/2004

2004-10-14

TENTANG PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-HONG KONG SAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-964/PJ.323/2004

2004-10-20

TENTANG PPN ATAS JASA ANGKUTAN LAUT

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-965/PJ.32/2004

2004-10-20

TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN TENTANG BEA METERAI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-974/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG PEMBAYARAN BONUS KARYAWAN TAHUN 200

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-976/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG MOHON PENEGASAN ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH YANG TERJADI DI LOKASI (CABANG)

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-977/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG JASA PENAYANGAN IKLAN

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-978/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG PERLAKUAN PPH PASAL 23 ATAS JASA SEMINAR

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-980/PJ.313/2004

2004-10-21

TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPH PASAL 22 BAGI PEDAGANG PENGUMPUL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-981/PJ.311/2004

2004-10-21

TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLAAN UNIT FISKAL LUAR NEGERI

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-983/PJ.312/2004

2004-10-21

TENTANG PERMOHONAN KONFIRMASI ATAU PENEGASAN MENGENAI PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ./1995 SEHUBUNGAN DENGAN PENGAKUAN PENGHASILAN DAN BIAYA ATAS DANA PEMBANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA PENDIDIKAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN